materi sistem pembayaran kelas x

SISTEM PEMBAYARAN

KD:     3.6  Menganalisis sistem pembayaran dan alat pembayaran

            4.6 Menyimulasikan sistem pembayaran dan alat pembayaran

A.    SISTEM PEMBAYARAN

1.      Pengertian Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran hadir akibat berkembangnya kebutuhan manusia dalam bertransaksi. Inovasi – inovasi yang muncul dalam transaksi pembayaran membutuhkan suatu sistem yang mendukung transaksi agar dapat berjalan dengan baik. Sistem pembayaran bukanlah sistem yang berdiri sendiri, namun sangat berkaitan dengan sistem moneter, stabilitas sistem keuangan, perbankan, perekonomian dan budaya.

·         UU No.23/1999 tentang Bank Indonesia

“Sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi”.

Apabila terminologi sistem dan pembayaran di satukan maka pendefinisiannya menjadi sebagai berikut :

Definisi dari Committee for Payment and Settlement Systems/ Bank for International Settlement (CPSS/BIS) yaitu lembaga internasional yang menerbitkan acuan best practice dalam pengelolaan sistem pembayaran mendefinisikan interaksi antar entitas tersebut terdiri dari, seperangkat instrumen, prosedur, IFT system yang menjadi komponen untuk melancarkan perputaran dana.

Bank Indonesia sendiri pada UU No. 23 pasal 1 juga telah medefinisikan secara tegas mengenai sistem pembayaran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dari seperangkat aturan, lembaga, mekanisme untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi kewajiban yang timbul dari kegiatan ekonomi.

Dengan demikian, Sistem Pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.

Dari semua definisi diatas, intinya adalah bila berbicara mengenai sistem pembayaran adalah bicara tentang alat pembayaran, prosedur perbankan sehubungan dengan pembayaran dan juga sistem transfer dana antarbank yang dipakai dalam proses pembayaran.

2.      Peranan Bank Indonesia dalam Sistem Pembayaran

Dalam Undang-Undang lama No.13 tahun 1968 tentang Bank Sentral tugas Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran belum dinyatakan secara eksplisit. Namun dengan adanya Undang-Undang yang baru No.23 tahun 1999 tetang Bank Indonesia dinyatakan secara tegas tugas utama bank sentral dalam sistem pembayaran, yaitu :

 a.       Peran operasional (operational role)

Bank Indonesia adalah penyelenggara sistem yang dikenal sebagai BI-RTGS atau Bank Indonesia Real Time Gross Settlement. Kegiatan operasional yang dilakukan Bank Indonesia adalah sebagai penyelenggara kliring.

b.      Peran pengawasan (oversight role)

Berdasarkan Peraturan Dewan Gubernur (PDG) No. 7/31/PDG/2005 tanggal 30 Desember 2005 Tentang Pengawasan Sistem Pembayaran, yang dimaksud dengan pengawasan sistem pembayaran adalah pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap penyelenggaraan sistem pembayaran, yang pada prinsipnya dimaksudkan untuk menjaga efisiensi, kecepatan, keamanan dan kehandalan fungsi sistem pembayaran, yang dilakukan secara independen, profesional dan obyektif.

c.       Peran katalisator atau fasilitator ( catalyst or facilitator role)

Terkait dengan kegiatan sebagai fasilitator, Bank Indonesia telah membentuk suatu forum komunikasi sistem pembayaran nasional (FKSPN) dalam rangka mempertemukan kepentingan penyelenggaraan sistem pembayaran antar bank.

3.      Penyelenggaraan Sistem Pembayaran nontunai oleh Bank Indonesia

Berdasarkan UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, salah satu tugas Bank Indonesia adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran Bank Indonesia berwenang melaksanakan, memberi persetujuan dan perizinan atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran seeperti sistem transfer dana baik yang bersifat real time, sistem kliring maupun sistem pembayaran lain (sistem pembayaran berbasis kartu).

Pada sistem pembayaran nontunai, saat ini penyediaan layanan jasa pembayaran sebagian besar dilakukan oleh perbankan baik melalui rekening bank di Bank Indonesia, hubungan bilateral antarbank maupun melalui jaringan internal bank yang dimilikinya. Layanan pembayaran dana antar nasabah tersebut biasanya dilakukan melalui tansfer elektronik, sistem kliring maupun melalui sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS). Dari sisi peranti pembayaran, secara historis sistem pembayaran nontunai di Indonesia didominasi oleh peranti pembayaran berbasis warkat, namun dalam perkembangannya peranti elektronik mulai banyak berperan untuk penyelesaian transaksi bernilai besar atau urgent.

Berkaitan dengan pengawasan sistem pembayaran, Bank Indonesia memiliki tanggung jawab agar masyarakat luas dapat memperoleh jasa sistem pembayaran yang efisien, cepat, tepat dan aman. Fungsi pengawasan sistem pembayaran selain berwenang memberikan ijin operasional terhadap pihak yang menyelenggarakan kegiatan di bidang sistem pembayaran, juga berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem pembayaran baik yang dilakukan oleh Bank Indonesia maupun pihak lain di luar Bank Indonesia.