Otoritas Jasa Keuangan

OTORITAS JASA KEUANGAN

A.          Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi sudah harus terbentuk pada tahun 2010. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai suatu lembaga pengawasan sektor keuangan di Indonesia yang perlu diperhatikan, karena ini harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan OJK tersebut.

Undang-Undang No 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pada dasarnya memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola (governance) dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Sedangkan ketentuan mengenai jenis-jenis produk jasa keuangan, cakupan dan batas-batas kegiatan lembaga jasa keuangan, kualifikasi dan kriteria lembaga jasa keuangan, tingkat kesehatan dan pengaturan prudensial serta ketentuan tentang jasa penunjang sektor jasa keuangan dan lain sebagainya yang menyangkut transaksi jasa keuangan diatur dalam undang-undang sektoral tersendiri, yaitu Undang-Undang tentang Perbankan, Pasar Modal, Usaha Perasuransian, Dana Pensiun, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sektor jasa keuangan lainnya. Ada beberapa hal yang melatarbelakangi lahirnya UU ini selain pertimbangan Undang-Undang tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali dirubah, yakni :

1.            Sistem keuangan dan seluruh kegiatan jasa keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi bagi berbagai kegiatan produktif di dalam perekonomian nasional merupakan salah satu komponen penting dalam sistem perekonomian nasional.

2.            Terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar-subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan.

3.            Adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan (konglomerasi) telah menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antarlembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan.

4.            Banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, yang meliputi tindakan moral hazard, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan.

Harapan penataan melalui UU No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan :

1.            Penataan dimaksud dilakukan agar dapat dicapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif di dalam menangani permasalahan yang timbul dalam sistem keuangan sehingga dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan.

2.            Agar pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan jasa keuangan tersebut harus dilakukan secara terintegrasi

1.    Visi Misi OJK

a.       VISI

Visi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

b.         MISI

Misi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah:

a.       Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;

b.      Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil;

c.       Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

1.            Fungsi OJK

1.            Mengawasi aturan main yang sudah dijalankan dari forum stabilitas keuangan

2.            Menjaga stabilitas sistem keuangan

3.            Melakukan pengawasan non-bank dalam struktur yang sama seperti sekarang

4.            Pengawasan bank keluar dari otoritas BI sebagai bank sentral dan dipegang oleh lembaga baru

2.            Tujuan dalam pembentukan OJK

a.       Untuk mencapainya, BI dalam melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan dengan mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.

b.      Mengatasi kompleksitas keuangan global dari ancaman krisis.

c.       Menciptakan satu otoritas yang lebih kuat dengan memiliki sumber daya manusia dan ahli yang mencukupi

3.      Tugas OJK

Botoritas jasa keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:

a.       Mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan disektor perbankan,

b.      Mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan disektor pasar modal, dan

c.       Mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun,lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

4.      Wewenang OJK

Untuk melaksanakan  tugas  pengaturan  dan  pengawasan  di sektor  Perbankan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  6 huruf a, OJK mempunyai wewenang:

a.  pengaturan  dan  pengawasan  mengenai  kelembagaan bank yang meliputi:

1.      perizinan  untuk  pendirian  bank,  pembukaan  kantor bank,  anggaran  dasar,  rencana  kerja,  kepemilikan, kepengurusan  dan  sumber  daya  manusia,  merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan

2.      kegiatan  usaha  bank,  antara  lain  sumber  dana, penyediaan  dana,  produk  hibridasi,  dan  aktivitas  di bidang jasa;

b.  pengaturan dan  pengawasan  mengenai kesehatan bank yang meliputi:

1.      likuiditas,  rentabilitas,  solvabilitas,  kualitas  aset, rasio  kecukupan  modal  minimum,  batas  maksimum pemberian  kredit,  rasio  pinjaman  terhadap simpanan, dan pencadangan bank;

2.      laporan  bank  yang  terkait  dengan  kesehatan  dan kinerja bank;

3.      sistem informasi debitur;

4.      pengujian kredit (credit testing); dan

5.      standar akuntansi bank;

c.   pengaturan  dan  pengawasan  mengenai  aspek  kehati-hatian bank, meliputi:

1.   manajemen risiko;

2.   tata kelola bank;

3.   prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan

4.   pencegahan  pembiayaan  terorisme  dan  kejahatan perbankan; dan

5.  pemeriksaan bank.

Untuk  melaksanakan  tugas  pengaturan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

a.  menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;

b.  menetapkan  peraturan  perundang-undangan  di  sektorjasa keuangan;

c.  menetapkan peraturan dan keputusan OJK;

d.  menetapkan  peraturan mengenai pengawasan  di  sektor jasa keuangan;

e.  Menetapkan  kebijakan  mengenai  pelaksanaan  tugas OJK;

f.  Menetapkan  peraturan  mengenai  tata  cara  penetapan perintah  tertulis  terhadap  Lembaga  Jasa  Keuangan  dan pihak tertentu;

g. Menetapkan  peraturan  mengenai  tata  cara  penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;

h. Menetapkan  struktur  organisasi  dan  infrastruktur, serta mengelola,  memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan

i.  Menetapkan  peraturan  mengenai  tata  cara  pengenaan sanksi  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

 Untuk  melaksanakan  tugas  pengawasan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

a.       Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;

b.      Mengawasi  pelaksanaan  tugas  pengawasan  yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;

c.       Melakukan  pengawasan,  pemeriksaan,  penyidikan, perlindungan  Konsumen,  dan  tindakan  lain  terhadap Lembaga  Jasa  Keuangan,  pelaku,  dan/atau  penunjang kegiatan  jasa  keuangan  sebagaimana  dimaksud  dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

d.      Memberikan  perintah  tertulis  kepada  Lembaga  Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;

e.       melakukan penunjukan pengelola statuter;

f.       menetapkan penggunaan pengelola statuter;

g.      menetapkan  sanksi  administratif  terhadap  pihak  yang melakukan  pelanggaran  terhadap  peraturan  perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan

h.      memberikan dan/atau mencabut:

1.      izin usaha;

2.      izin orang perseorangan;

3.      efektifnya pernyataan pendaftaran;

4.      surat tanda terdaftar;

5.      persetujuan melakukan kegiatan usaha;

6.      pengesahan; 

7.      Persetujuan atau penetapan pembubaran; dan 

8.      Penetapan lain, sebagaimana  dimaksud  dalam  peraturan  perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

5.      Dewan Komisaris

Otoritas jasa keuangan dipimpin oleh dewan komisioner yang bersifat koektif dan kolegial. Dewan komisiaris beranggotakan sembilan orang anggota yang ditetapkan dengan keputusan presiden. Mereka  memiliki hak suara yang sama. Adapun susunan anggotaannya sebagai berikut:

a.      OJK dipimpin oleh Dewan Komisioner.

b.      Dewan  Komisioner  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) bersifat kolektif dan kolegial.

c.     Dewan  Komisioner  beranggotakan  9  (sembilan)  orang anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. 

d.    Susunan Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

1.      Seorang Ketua merangkap anggota;

2.      Seorang  Wakil  Ketua  sebagai  Ketua  Komite  Etik merangkap anggota

3.      Seorang  Kepala  Eksekutif  Pengawas  Perbankan merangkap anggota;

4.      Seorang Kepala  Eksekutif  Pengawas  Pasar  Modal merangkap anggota;

5.      Seorang Kepala  Eksekutif  Pengawas Perasuransian, Dana  Pensiun,  Lembaga  Pembiayaan, dan  Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota;

6.      Seorang Ketua Dewan Audit merangkap anggota;

7.      Seorang  anggota  yang  membidangi  edukasi  dan perlindungan Konsumen;

8.      Seorang anggota Ex-officio dari  Bank  Indonesia yang merupakan  anggota  Dewan  Gubernur  Bank Indonesia; dan

9.      Seorang  anggota  Ex-officio  dari  Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan.

6.      Pelayanan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Konsumen dan Masyarakat

Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, yang meliputi:

a. memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;

b. meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan

c. tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

OJK melakukan pelayanan pengaduan konsumen yang meliputi:

a. menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;

b. membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; dan

c. memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

1. Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi:

a.       memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud.

b.      mengajukan gugatan:

1.      untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik; dan atau

2.      untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

2. Ganti kerugian seperti dimaksud ayat (1) huruf b angka 2 hanya digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.

7.      Hubungan Kelembagaan

dalam melaksanakan tugasnya, OJK berkoordinasi dengan bank indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan antara lain:

a.       Kewajiban pemenuhan modal minimun bank

b.      Sistem informasi perbankan yang terpadu

c.       Kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing, dan pinjaman komersial luar negeri

d.      Produk perbankan, transaksi deridativ, kegiatan usaha bank lainnya

e.       Penetuan institusi bank yang masuk kategory systemically important bank dan

f.       Data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasian informasi.

8.      Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan

Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, dibentuk forum koordinasi stabilitas sistem keuangan anggota terdiri atas:

a.       Menteri keuanggan selaku anggota merangkap koordinator

b.      Gubernur bank indonesia selaku anggota

c.       Ketua dewan komisaris OJK selaku anggota dan

d.      Ketua dewan komisioner lembaga penjamin simpanan selaku anggota